Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk segera merealisaikan program yang diusungnya menjadi Gubernur Jatim, setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019 lalu. Bersama Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Khofifah segera menjalankan sembilan program yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya. “Saya bersama Mas Emil adalah warga Jawa Timur yang siap melayani semuanya. Untuk itu program Nawa Bhakti Satya yang terdiri dari sembilan program akan dibaktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim,” katanya saat menyampaikan Pidato Kerakyatan di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (14/2/2019). Dihadapan masyarakat Jawa Timur, Khofifah menyampaikan, bahwa program Nawa Bhakti Satya akan diringkas menjadi ‘CETAR’, merupakan singkatan dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif. “Cepat disini berarti ketika ada masalah pada rakyat, maka seluruh ASN, serta jajaran dinas yang ada di Pemprov Jatim harus cepat memberikan layanan. Kemudian efektif berarti penyelenggaraan pemerintahan di Jatim harus efektif dan efisien sehingga  tidak ada pemborosan dan penyalahgunaan uang negara,” jelasnya. Selanjutnya, tanggap berarti seluruh ASN di jajaran Pemprov Jatim harus tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Kemudian transparan berarti segala bentuk pengeluaran anggaran Pemprov Jatim harus disampaikan kepada masyarakat secara rinci, baik jumlah maupun kegunaannya. Sedangkan responsif yakni seluruh jajaran Pemprov Jatim harus memberikan respon cepat untuk percepatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Kami ingin para petani, nelayan, guru-guru, gojek, dan masyarakat semua mulia hidupnya, mulia keluarganya,” katanya. Menurutnya, sesuai tagline pasangan Khofifah-Emil yakni Kerja Bersama untuk Jatim Sejahtera, bahwa membangun Jatim tidak cukup hanya dari satu pihak. Namun dibutuhkan kerjasama dari pihak lain, seperti Forkopimda, serta TNI/Polri. “Saya dan mas Emil setuju bahwa kita semua adalah sedulur dan punya tugas memakmurkan rakyat Jatim. Saya dan mas Emil mohon doa, support dan kerjasama panjenengan semua,” katanya. Terkait pemilihan tempat di Tugu Pahlawan, menurutnya ini menjadi simbol bahwa Khofifah-Emil siap berjuang bersama seluruh rakyat Jatim. “Kata Gus Dur siapa yang hidup harus berjuang. Kemerdekaan tidak gratis. Kepada semua yang membangun negeri ini, kita punya tugas melanjutkan perjuangan para pahlawan. Apalagi sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa kami berdua harus segera tancap gas,” katanya. Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ibu Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti), yang dengan besar hati datang ke rumahnya untuk menyampaikan selamat. “Kami sudah izin program yang dirumuskan Gus Ipul dan Mbak Puti untuk kami akomodir sebagai program membangun Jatim lima tahun ke depan,” katanya yang langsung mengajak seluruh hadirin menyanyikan bersama lagu Kabeh Sedulur Kabeh Makmur yang menjadi tagline pasangan Gus Ipul dan Mbak Puti. Khofifah juga menyampaikan terimakasihnya kepada masyarakat Jatim yang telah melakukan proses demokrasi pada pilgub lalu secara damai. “Terimakasih juga disampaikan kepada partai pengusung, seluruh relawan, alim ulama, jajaran pesantren, serta seluruh pihak yang menjaga politik Jatim kondusif,” ucapnya. Khofifah juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jatim agar menjadi percontohan bahwa partisipasi politik tetap berjalan baik, masyarakatnya guyub rukun dan memiliki rasa persaudaraan dan persatuan. “Semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik dalam membangun Jatim ke depan,” katanya. Sementara itu, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pihak untuk terus bergerak. Menurutnya pembangunan di Jatim tidak berhenti di satu titik saja, tapi harus terus bergerak, sehingga tantangan zaman yang ada harus dijawab oleh orang di zamannya sendiri. Menurutnya, pergerakan tidak cukup dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun saja, tapi harus menjadi pergerakan satu abad. Untuk itu, ia yakin Ibu Khofifah bukan hanya pemimpin untuk hari ini saja, tapi juga untuk waktu-waktu ke depan dan bukan hanya Jatim tapi juga Indonesia. “Saya yakin Ibu Khofifah mampu menjadi nahkoda membawa provinsi ini menuju kemajuan yang kita idam-idamkan,” katanya. Dalam kesempatan ini, ia juga berterimakasih karena telah dipilih menjadi wakil generasi muda. Untuk itu ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat agar kepemimpinan Ibu Khofifah mencapai kemajuan yang dicita-citakan. “Saya yakin dan optimis ini akan menjadi babak baru bagi Jatim bersama Ibu Khofifah. Semoga Jatim lebih sejahtera,” pungkasnya.


Jakarta, SeputarMalang.Com  –  Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2/2019). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2/P Tahun 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2019. Selanjutnya Presiden Jokowi membacakan sumpah jabatan yang kemudian diucapkan ulang oleh Gubernur dan Wagub (Khofifah-Emil) Jatim. Presiden Jokowi menanyakan kesedian mereka bertiga sebelum diambil sumpah. “Terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah suadara-saudara, bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam?,” ungkapya dan dijawab. “Bersedia,” ujar Khofifah dan Emil kompak. Selanjutnya, Presiden Jokowi kemudian meminta Gubernur dan Wagub Jatim serta Gubernur Jambi mengikuti dan mengulangi sumpah jabatan mereka. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat nusa dan bangsa,” kata Presiden Jokowi yang diikuti mereka bertiga. Selepas pembacaan sumpah, Khofifah, Emil, dan Fachrori menandatangani berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Setelah itu, Presiden Jokowi beserta para tamu undangan memberikan selamat kepada para gubernur dan wagub yang baru resmi menjabat. Turut hadir dalam pelantikan, antara lain Gubernur Jatim Masa Jabatan 2009-2019 yang akrab disapa Pakde Karwo beserta istri, para Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Mahkamah Agung Hatta Ali, Jaksa Agung M. Prasetyo, Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta Bupati/ Walikota se-Jatim. Sementara itu, Gubernur Jatim Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si usai dilantik menyampaikan, salah satu program utamanya selama 99 hari ke depan yakni mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Jatim. Hal ini penting dilakukan karena besarnya ketimpangan di pedesaan dan perkotaan. “Akan menjadi PR besar saya bersama Mas Emil (Wagub Jatim)  untuk bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan di Jatim,” terang Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim Khofifah menambahkan, kemiskinan menjadi sangat akut di pedesaan sebab adanya beban lansia yang berumur 70 tahun keatas di keluarga miskin. Karenanya, pihaknya akan menggagas program keluarga harapan (PKH) plus. “Ada sekitar 50 ribu PKH Plus yang sudah kami rencanakan, dan masuk dalam program  99 hari kedepan,” terangnya. Program utama lain dalam 99 hari ke depan, yaitu memaksimalkan verifikasi produk-produk yang diciptakan oleh pesantren modern yang sudah memiliki SMK. Hal ini penting, karena berdasarkan data yang ada banyak produk dari SMK di pondok pesantren yang kemasannya kurang baik, ataupun kurang higinis. “Kegiatan ini juga akan segera kita lakukan, karena banyak pihak yang sudah ingin menjadi partnertship,” tukas Khofifah yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Selain itu, ada program yang diuar APBD atau non APBD melalui valunter serta CSR dari perusahaan atau pihak swasta. Dicontohkan terkait program pembersihan Sungai Brantas dari diapers bayi. Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak tapi harus semua aspek ikut terlibat.”Dengan terlibatnya semua pihak maka harapannya program ini bisa sukses, dan masyarakat tidak lagi membuang diapers bayi ke sungai,” harapnya. Terkait kasus korupsi, Khofifah berkomitmen untuk membuat penguatan di hulunya. Nantinya, harus ada pemahaman di kalangan bupati/ walikota serta seluruh ASN di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami ingin penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerjanya dan tidak berjalan pada area  grey atau multitafsir,” tegas Khofifah. Lebih lanjut disampaikan, pada 99 hari programnya bersama Emil Elsitianto Dardak Wagub Jatim tidak semua program bersumber dari RAPBD namun ada juga yang  non APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen. “Kami minta doa pada seluruh warga masyarakat khususnya Jatim, dan mari kita terus merajut kebersamaan, persatuan sehingga bisa membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan,” pungkas Khofifah. Selamat bekerja untuk janji-janji saat kampanye, Jatim Makmur!


Kabupaten Pasuruan, SeputarMalang.Com  –  Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan konsep Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Glamors Desa Glagahsari Kabupaten Pasuruan, Senin (26/11/2018) pagi diresmikan Drs. Saifullah Yusuf  Wakil Gubernur Jatim. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim. Gus Ipul menjelaskan bahwa TPS ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di Pasuruan khususnya di Desa Glagahsari yang berpenduduk sekitar 7.000 jiwa. Sebab untuk mengurangi sampah bisa dimulai dari hal kecil seperti dibangunnya TPS ini. “Ini sekaligus menjawab keprihatinan terhadap permasalahan sampah. Apalagi baru-baru ini kita mendengar ada Ikan Paus di Wakatobi yang mati dengan perutnya ditemukan sampah sebanyak 5,9 kg,” kata Gus Ipul. Karena itu, Gus Ipul berharap agar setiap desa mempunyai tempat pengelolaan sampah seperti ini. Sehingga bisa mewariskan untuk generasi yang akan datang. Selain itu, peresmian TPS 3R ini diharapkan dapat mendukung Kabupaten Pasuruan menuju Indonesia Bebas Sampah 2025. “Kalau masalah sampah bisa diatasi, artinya kita memberikan peninggalan yang baik untuk generasi masa depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh dan inspirasi desa lainnya,” tegas Gus Ipul. Sementara itu, KH. Mujib Imron Wakil Bupati Pasuruan mengatakan bahwa masalah sampah adalah masalah yang paling populer untuk dibahas. Untuk mengatasinya, Kabupaten Pasuruan berusaha sekuat tenaga menjaga kualitas lingkungan, salah satu langkahnya dengan mengurangi sampah.   Dijelaskan, Pemkab Pasuruan melalui APBD Tahun Anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melakukan pengadaan bank sampah induk serta sarana dan prasarana (sapras) nya. Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim memberikan bantuan berupa dua tempat sampah terpilah kepada Kepala Desa Glagahsari. TPS 3R Glamors (Glagahsari Makmur Ora Ruwet Sampah) ini berbasis masyarakat yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) Desa Glagahsari dan difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jatim.


Sidoarjo, SeputarMalang.Com  –  Setelah melakukan kunjungan ke Lamongan, Presiden RI, Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo membuka Muktamar XXI Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bertemakan Meneguhkan Karya Nyata, Mendorong Generasi Berkemajuan” di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Senin(19/11/2018). Dalam sambutannya, Jokowi Presiden RI menekankan, ditengah derasnya arus informasi melalui internet khususnya media sosial (medsos), masyarakat Indonesia tidak boleh kehilangan karakter keindonesiaan dan keislaman. Alasannyakarena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga memiliki kebhinekaan kurang lebih ada sekitar 715 suku. Dijelaskan, dunia internet memiliki banyak manfaatnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Dari internet, anak muda bisa mengetahui berbagai macam informasi dari belahan dunia. Banyak hal yang bisa dipelajari melalui internet. Akan tetapi,  ada sisi negatifnya, diantaranya banyak berita Hoax,  ujaran kebencian, dan ajaran yang menyesatkan. ” Oleh sebab itu,  perubahan penyampaian informasi yang sangat cepat seperti itu, wajib diwaspadai. Salah satunya dengan mengedepankan karakter keindonesiaan dan keislaman agar  kondisi Indonesia yang nyaman , aman dan tentram bisa terus terjaga ,” ungkap Jokowi. Jokowi mengajak para anggota IPM untuk ambil bagian dalam rangka memelihara, merawat, dan menjaga persatuan Infonesia. Selain itu juga menjaga rasa persaudaraan dan kerukunan. “Indonesia dianugerahi Allah dengan keaneragaman yang wajib dijaga. Hal tersebut menjadi aset terbesar kita,”jelas Jokowi. Diakhir sambutan, Presiden RI optimis ditengah persaingan yang semakin ketat, anak muda Indonesia bisa menjadi pemenang. Keyakinan tersebut sangatlah beralasan melihat  SDM Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain di berbagai bidang. “Dengan diperkuat SDM IPM, Indonesia tidak perlu takut bersaing dengan negara lain,” tambahnya.


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188/665/KPTS/013/2018, Dr. H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur, secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Jawa Timur untuk 2019 mendatang. Selain menetapkan UMK Tahun 2019, orang nomor satu di jajaran Pemprov. Jatim itu juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/666/KPTS/013/2018. Kedua keputusan tersebut ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2019. Aries Agung Paewai, S.STP, MM Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim mengatakan bahwa penetapan SK Gubernur Jatim tentang UMK 2019 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu, pertimbangannya juga melihat upah realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim. “Disamping itu juga karena memperhatikan rekomendasi Bupati/ Walikota dan Dewan Pengupahan Prov. Jatim serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2018,” ujarnya di ruangannya di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110, Surabaya, Jumat (16/11/2018). Dari 38 kabupaten/ kota di Jatim, 16 kabupaten/ kota yang masuk dalam area ring I ditetapkan naik sesuai formula pusat sebesar 8,03 persen. Sedang 22 kabupaten/kota lainnya ditetapkan diatas 8,03 persen. “Penetapan tersebut diambil melalui diskresi Pak Gubernur agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain,” terang Aries. Setelah melihat beberapa pertimbangan tersebut, sebut Aries Agung Paewai, Gubernur Jatim memutuskan besaran UMK di masing-masing kabupaten/kota di Jatim. Untuk Kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 3.871.052,61, Kabupaten Gresik (Rp. 3.867.874,40), Kabupaten Sidoarjo (Rp. 3.864.696,20), Kabupaten Pasuruan (Rp. 3.861.518,00), Kabupaten Mojokerto (Rp. 3.851.983,38), Kabupaten Malang (Rp. 2.781.564,24), Kota Malang (Rp. 2.668.420,18), Kota Batu (Rp. 2.575.616,61), Kabupaten Jombang (2.445.945,88), Kabupaten Tuban (Rp. 2.333.641,85), Kota Pasuruan (Rp. 2.575.616,61), Kabupaten Probolinggo (Rp. 2.306.944,93), Kabupaten Jember (Rp. 2.170.917,80), Kota Mojokerto (Rp. 2.263.665,07), Koto Probolinggo (Rp. 2.137.864,48), Kabupaten Banyuwangi (Rp. 2.132.779,35), Kabupaten Lamongan (Rp. 2.233.641,85), Kota Kediri (Rp. 1.899.294,78), Kabupaten Bojonegoro (Rp. 1.858.613,77), Kabupaten Kediri (1.850.986,07), Kabupaten Lumajang (Rp. 1.826.831,72), dan Kabupaten Tulungagung (Rp. 1.805.219,94). Sementara untuk Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sumenep, Kota Madiun dan Kota Blitar ditetapkan sebesar Rp. 1.801.406,09. Lalu, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupayten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Magetan masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 1.763.267,65. Lebih lanjut Aries Agung Paewai menjelaskan, UMK Tahun 2019 tersebut ditetapkan dan hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Dan jika pengusaha tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. “Tapi bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK, maka bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK kepada Gubernur Jatim melalui Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Aries. Sementara soal SK UMSK 2019, Aries menjelaskan, kalau keputusan tersebut ditetapkan hanya berlaku untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Jenisnya pun bervariatif sesuai jenis sektor dan sub sektor usahanya. Untuk Kota Surabaya, besarannya lebih tinggi dari UMK sebesar 7 – 9 persen. Lalu Kabupaten Sidoarjo lebih besar dari UMK sebesar 6 – 9 persen. “Sama halnya UMK, ketentuan yang dikeluarkan bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSK, maka dilarang mengurangi dan menurunkan upah,” pungkas Aries.


Kediri, SeputarMalang.Com  –  Rapat Koordiinasi Pemeriksaan Terinci Kinerja Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP), diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Insumo Kediri Convention Centre (KCC), Jl. Urip Sumoharjo, Kota Kediri, Jumat (16/11/2018) pagi. Hadir dalam kesempatan ini, Dr. Ir. Heru Tjahyono, MM, H. Abdullah Abu Bakar, SE Walikota Kediri, perwakilan BPK Jatim, para pejabat struktural dari Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan Jatim, Dinas Pendidikan Kota Kediri, para petinggi Bank BNI, BRI, para guru, serta siswa-siswi SMK dan SMA di Kota Kediri ini. Rita Amelia, S.E.,M.M Kepala Auditorat VI.B BPK RI dalam sambutannya mengatakan bahwa rakor ini merupakan salah satu upaya BPK RI dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk turut serta membantu, mendorong pemerintah, khususnya guna mencari solusi agar permasalahan-permasalahan pengelolaan dana PIP dapat segera teratasi. Lebih lanjut, Rita menyampaikan bahwa PIP merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan salah satu isi dari Pembukaan UUD 1945, tepatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal 31 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, lalu wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. “Dalam Ayat 3 Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,” lanjut Rita. Karena itu, guna mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai UUD 1945, pemerintah melaksanakan PIP. Sasarannya adalah wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan partisipasi pendidikan dengan target penurunan angka putu sekolah. “PIP adalah salah satu agenda prioritas pembangunan  melalui pendanaan pendidikan kepada peserta didik. Tahun 2015-2017, anggaran PIP sudah lebih dari Rp. 9 triliun,” ujar Rita. Dipilihnya Kota Kediri sebagai tempat PIP mendapat tanggapan positif dari H. Abdullah Abu Bakar, SE. Walikota Kediri, Menurut Abdullah, program ini akan menjadi booster untuk mempercepat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Saat ini IPM kita di angka 77,13 dan angka harapan sekolah mencapai 14,95” kata Abdullah. Hadirnya PIP di Kota Kediri juga dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri. “APBD yang kita susun saat ini memberi porsi 23% untuk pendidikan, dengan anggaran pendidikan yang tinggi dan PIP akan memperkuat investasi kita di Sumber Daya Manusia, sehingga daerah bisa lebih maju lagi di masa depan” imbuh Abdullah. Walikota Abdullah juga berharap pemerintah pusat terus meluncurkan program-program serupa guna mempercepat IPM di Indonesia. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah karena saat ini negara kita sudah memasuki era globalisasi yang tanpa batas. “Saat ini persaingan kita bukan lagi dengan sesama daerah, tapi sudah bersaing dengan negara yang ratusan tahun lebih maju dari Indonesia” pungkas Abdullah. Rakor ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Anggota DPR RI, M. Sarmuji, S.E, M.Si, dan Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D.


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Forkopimda Jatim, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja/ buruh sepakat untuk menciptakan suasana Jatim yang kondusif. Untuk mewujudkan suasana tersebut, pemerintah selalu siap menampung aspirasi jika ada usulan dari para buruh. “Apa yang diusulkan kita tampung semua. Tetapi tolong ciptakan suasana Jatim ini harmoni dan kondusif,” ujarnya saat menghadiri acara Coffee Morning Kapolda Jatim bersama Forkopimda, Apindo dan Serikat Pekerja se-Jatim di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Kamis (15/11/2018) pagi. Pakde Karwo  sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengatakan bahwa Jatim selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Sehingga aspirasi akan selalu ditampung dan ditindaklanjuti. “Perjuangankan aspirasi dengan cara yang beretika, bermoral dan sopan santun. Seperti saat ini serikat pekerja/buruh melakukan diskusi bersama pemerintah dan forkopimda. Ini kan lebih baik daripada dengan kekerasan,” ungkap Pakde Karwo dihadapan serikat pekerja/buruh. Pakde Karwo mengingatkan kalau ada demonstrasi yang dilakukan para buruh agar tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar. Selain itu, demonstrasi jangan dilakukan secara anarkis. Sesuai kesepakatan, jika ada yang anarkis akan diamankan pihak yang berwajib. “Kalau ada yang menyelundup di antara serikat pekerja yang membuat rusuh atau anarkis, segera disingkirkan,” himbau Pakde Karwo. Mengenai usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) yang disampaikan serikat pekerja/ buruh, Pakde Karwo menyetujui usulannya. Sementara itu, Irjen Pol Luki Hermawan Kapolda Jatim mengatakan bahwa kegiatan coffee morning ini adalah forum yang diadakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Bekraf Festival (Bekfest) pertama sukses dihelat di Bandung tahun lalu. Tahun ini Surabaya kebagian menjadi kota kedua pelaksanaan Bekfest. Acara yang berlokasi di Grand City Surabaya ini ditarget mampu menghadirkan lebih dari 50.000 pengunjung. Bekfest 2017 bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Creative Hub, Kota Bandung menghadirkan 39 program unggulan dan dikunjungi hampir 40.000 orang. Menyusul kesuksesan tahun lalu, Bekfest tahun ini digelar di Kota Pahlawan dengan menyajikan 45 program unggulan Bekraf pada 15-17 November 2018. Jumlah kunjungan tahun ini pun ditarget mencapai 50.000 orang. Bekfest merupakan festival kinerja atau ajang bagi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk menyampaikan hasil capaian kinerjanya kepada masyarakat luas dalam membentuk ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) nasional. Selain itu, juga sebagai bentuk dukungan serta apresiasi kepada pelaku ekraf yang telah ikut berkontribusi terhadap kemajuan ekraf Indonesia. “Bekraf Festival diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap potensi ekraf yang dimiliki. Acara ini juga memberi gambaran apa saja yang telah dilakukan Bekraf dalam mewujudkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dunia ke depan,” ungkap Kepala Bekraf, Triawan Munaf, Kamis (15/11/2018). Capaian kinerja Bekraf, disajikan secara menarik dan terukur melalui data riset yang telah dilakukan selama ini. Memasuki tahun keempat, Bekraf tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab memajukan ekraf Tanah Air. Melalui program-program pengembangan kapasitas yang disinergikan dengan nomenklatur enam kedeputian, Bekraf terus berupaya melibatkan pelaku ekraf secara langsung. Hal ini diharapkan dampak dari program kerja dapat langsung dirasakan. Festival ini mengekspos seluruh kedeputian yang terbagi dalam empat konsep acara utama yaitu gelar wicara (talkshow), lokakarya (workshop), pertunjukan (performance), dan pameran (exhibition). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam berbagai area seperti main stage, ruang serbaguna besar dan kecil, area movie/talkshow, ruang pertemuan dan Oktagon. Acara yang akan digelar selama tiga hari ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Beberapa site menarik dihadirkan, diantaranya IKKON, Kreatifood, BIIMA, Hello Dangdut, Deureuham, Coding Mum, ORBIT, BISMA, FoodStartUpIndo, CREATE, Retas dan Kreatiorial, Archipelageek, Akatara, Docs by The Sea, Identities, Pameran Ekraf Produk Lokal , WCCE dan lainnya. Acara tahunan ini dilaksanakan dengan konsep keliling di beberapa kota di Indonesia. Penentuan tempat pelaksanaan Bekfest merupakan penghargaan kepada daerah yang mendukung sepenuhnya kemajuan ekonomi kreatif. Pemilihan Surabaya sebagai lokasi pelaksanaan Bekfest karena berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menunjukkan Surabaya mempunyai jumlah usaha ekonomi kreatif dengan jaringan usaha tunggal terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 6,41%. Hasil pemetaan usaha/perusahaan ekonomi kreatif untuk 99 kota di Indonesia menunjukkan Surabaya menduduki urutan teratas dari lima besar kota dengan potensi usaha/perusahaan ekonomi kreatif. Selain itu, pelaksanaan Bekfest kali ini juga bersamaan dengan Startup Nations Summit (SNS) 2018 yang dilaksanakan pada 14-18 November di lokasi yang sama. Acara yang diikuti 170 negara dinilai akan memberi dampak positif terhadap pelaksanaan Bekfest 2018 dan penguatan ekosistem ekraf nasional. “Dengan diselenggarakannya Bekraf Festival di Surabaya, kami berharap masyarakat dapat lebih paham dan peduli terhadap perkembangan ekonomi kreatif di daerahnya dan terus konsisten dalam berkontribusi memajukan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf juga berharap, penyelenggaraan Bekfest 2018 membawa dampak positif bagi ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, akademisi, sektor bisnis, pemangku kepentingan ekonomi kreatif dan masyarakat luas bahkan menyentuh level pelajar dan mahasiswa,” imbuh Triawan. Dony Rifai pelaku ekraf dari WebHouse Indonesia ketika ditemui SeputarMalang.Com di lokasi acara mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai ajang bertemunya para pelaku ekraf nasional dan berkesan dengan booth business matching dengan paparan sumber pembiayaan perbankan. “Bekfest di Bandung tidak kesampaian hadir, seolah terobati dengan hadir di even kali ini, semoga jejaring para pelaku ekraf semakin inovatif dan solid,” ungkap pria alumnus ITS ini. Pada kesempatan tersebut, Bekraf juga melakukan tanda tangan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemkot Surabaya. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Bekraf, Triawan Munaf dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. MoU ini sebagai landasan pelaksanaan berbagai program Bekraf dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Surabaya.


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Optimisme pasar UMKM Jatim akan semakin naik dan bahkan melompat tinggi. Sehingga jika pasar di sektor tersebut naik, maka efek pertumbuhan ekonomi daerah akan terus terjaga. Hal tersebut disampaikan Dr. H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur saat menghadiri Gebyar UKM Naik Kelas Tahun 2018 di Hotel Mercure Surabaya, (14/11/2018). Soekarwo mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Jatim saat ini sangatlah bagus. Itu bisa terlihat dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang cukup tinggi. Artinya, kemampuan untuk membeli masyarakatnya sangat baik, dikarenakan sebagian besar transaksi terjadi di kalangan bawah yakni pada pasar UMKM. Dari 20,1 juta penduduk usia kerja di Jatim, sebanyak 18,9 juta penduduknya bekerja di UMKM. Sementara menurut data 2017, pasar kerja di sektor industri besar hanya menyumbang sekitar 330.000 tenaga kerja. Sementara PDRB Jatim per September 2018 mencapai Rp 1.637 triliun dan diprediksi jumlah tersebut naik mencapai Rp. 2.200 trilliun di akhir tahun. Dari PDRB Jatim sebesar Rp. 1.637 triliun, sektor UMKM memberikan kontribusinya sebesar Rp. 941 triliun. Gubernur Jatim yang kerap disapa Pakde Karwo ini menyebut, jika ingin melakukan proses pemerataan serta mengurangi kesenjangan harus membantu UMKM. Jika UMKM tidak dibantu dan diintervensi oleh pemerintah akan diambil oleh industri besar dan menjadi liberal dengan mengambil semua usaha yang ada. “Jika kita ingin mengurangi kesenjangan harus membantu UMKM. Jika tidak akan diambil oleh perusahaan multinasional yang telah menggunakan robot dan listrik dalam usahanya,” terang Pakde Karwo. Oleh karenanya, UMKM yang kecil dan menengah ini harus di dorong karena terbukti telah menyerap 94,7 persen pasar tenaga kerja di Jatim. Jika UMKM terjaga, kondisi tersebut akan berdampak pada keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Sementara itu, terkait kerjasama yang dilakukan antara UMKM dengan Bukalapak, Pakde Karwo menjelaskan bahwa Bukalapak adalah marketplace yang akan membantu menawarkan produk-produk UMKM pada pasar nasional maupun internasional. Pakde Karwo menjelaskan, pasar Jatim sangatlah bagus. Karena kompetitornya tidak lagi dengan provinsi yang ada di Indonesia, melainkan dengan provinsi yang ada di Vietnam, China maupun Malaysia. Indikasi Jatim mampu bersaing dengan Asean, tambahnya adalah Perdagangan Jatim sudah memenangi Rp. 1,5 milliar dollar dari pasar Asean. Jika dilihat dari segi industri, Jatim sudah surplus. Dari segi pasar, sebanyak 20,78 persen pasar dalam negeri barang-barangnya berasal dari Jatim. “Jika kita gabung di bukalapak, sasaran kita bisa mencapai 25 persen termasuk pasar Asean,” imbuh Pakde Karwo. Pakde Karwo juga berharap agar Bukalapak segera membuat help desk terkait produk UMKM Jatim yang kemudian di rating. Sehingga cara tersebut dapat diketahui progresnya oleh masyarakat. Dan selanjutnya, UMKM yang berada pada rating yang baik akan dikerjasamakan dengan OJK hingga Bank Indonesia agar nasabah bisa melihat perusahaan atau UMKM mana saja yang sehat dan produktif. Sementara itu, Dr. Mas Purnomo Hadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim mengatakan bahwa maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku UMKM dalam rangka pengembangan bisnis. Tujuannya adalah mempertemukan UKM dengan stakeholder terkait buyer, finance dan regulator. Workshop UKM naik kelas ini dapat memicu untuk memotivasi dan berkreatifitas bagi perekonomian masyarakat Jatim. Ia menyebut, bahwa terdapat indikator suatu UMKM naik kelas yakni melalui penibgkatan jumlah omset dan asetnya, serta jumlah pelanggan yang dilayani. Termasuk jumlah karyawan, sistem administrasi dan keuangan hingga jumlah barang yang diproduksi meningkat. “Ke depan diharapkan bisa lebih banyak lagi pelaku koperasi dan UMKM yang mendapatkan sosialisasi seperti workshop agar produk UMKM dapat berkembang, menambah tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” terang Purnomo. Dalam kesempatan tersebut Pakde Karwo menyerahkan dua belas piagam penghargaan kepada UMKM yang telah naik kelas diantaranya diserahkan kepada Sri Wahyuni (CV. Lembah Hijau), Siti Nurhidayah, SE. (UD. Zahida), Titik Winarti (CV. Tiara) Supramito S.Pd (Griya Herbal Fatia), Anita Tri Susilowati (Cakrawala Persada), Juga, kepada Hariyani (Yan Khurin), H.M Choiri (MCH Choiri Collection). Tjatur Susilowati (EMGE Art), Ismail Idris (Jack Food), Sri Rahayu, SE, MM (Sambel Khas Bu Ayu), Ir. Kristiawan (CV. Kajeye Food) dan Alviyanto(VisiCraft Indonesia). Tak hanya itu juga diserahkan penerima sertifikat halal kepada Lu’lu il Mukaromah (Kube Adiva Sejahtera, Rikie Trie Meilasarie (Yusari), Sonah (Adiputri), Endang Puji Astutik (UD Simpang Tiga), Gatot Siswanto (UD.GTT).


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Persoalan Kemaritiman  harus dipahami Pemkab/ Kota. Hal ini diminta oleh Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Tjahjono. Heru meminta kepada seluruh pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi dan kabupaten/ kota semakin memahami secara benar persoalan kemaritiman, khususnya di sektor perikanan dan kelautan. Apalagi melalui undang-undang pemerintah daerah mensyaratkan kewenangan yang luas kepada masing-masing daerah untuk mengelolanya. “Apalagi dengan ditunjang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanahkan kewenangan provinsi menjadi luas atas perairan laut yang semula 4 sampai 12 mil menjadi 0 sampai dengan 12 mil,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia se Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan 11 Surabaya, Rabu (14/11/2018). Selain meminta pemahaman terhadap pengelolaan di bidang kelautan, Heru juga berharap agar Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia juga dipahami dengan benar. Perlunya pemahaman tersebut untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemanfaatan sumberdaya laut untuk kepentingan negara dan masyarakat secara berkesinambungan. “Indonesia sangat kaya atas potensi kelautannya, luas perairan laut Indonesia sebesar 1.905 juta km dan memiliki lebih 17.000 pulau, yang tentunya memiliki kekayaan luar biasa yang terkandung didalamnya,” papar Heru. Khusus di wilayah Jawa Timur, sektor perikanan dan kelautan dinilai Sekdaprov Heru Tjahjono  sangat luar biasa potensinya. Dari 38 kabupaten/kota, 22 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir dengan panjang pantai 3.498 km, luas perairan 54.718 km2 dan memiliki 430 pulau. Jumlah nelayannya mencapai kurang lebih 23.000 nelayan yang memanfaatkan sumberdaya laut melalui usaha penangkapan ikan, budidaya laut dan pemanfaatan pesisir pantai untuk ekowisata. Heru menyebutkan bahwa produksi ikan di Jawa Timur pada tahun 2016 mencapai 411.000 ton. Sedang 2017, jumlah tersebut mencapai 417.000 ton dan 2018 diperkirakan mencapai 430.000 ton. Meski memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi tersebut memerlukan perhatian serius untuk terus dikembangkan. “Jawa Timur memiliki sumberdaya ekonomi yang luar biasa, dari tahun ke tahun produksi ikannya terus meningkat. Tapi kesemuanya itu perlu diatur, dikendalikan, dikelola dengan serius demi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia secara berkelanjutan,” tutur Heru. Agar potensi kewenangan tersebut mendapat perhatian serius, Pemprov Jatim telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai piranti dalam penertiban, pengelolaan wilayah pesisir dan perairan laut di Jawa Timur. Perda tersebut membagi 4 alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategi nasional serta kawasan alur laut. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi Perpres 16 Tahun 2017 sebagai bekal dalam pemanfaatan dan pengelolaan kelautan di Indonesia yang bijaksana, yakni untuk mendukung terciptanya kekuatan kedaulatan bangsa dan menyejahterakan masyarakat Indonesia secara bijaksana dan berkelanjutan,” pintanya. Sementara itu, Laksamana Muda TNI (Purn) Agus Purwoto Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, mengatakan, Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan buku putih atau pedoman untuk pengelolaan zona kemaritiman di Indonesia. “Kemaritiman merupakan bidang ketahanan negara ketika menghadapi trend atau isu yang sedang berkembang di dunia,” ungkap Agus. Agus berharap, Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia se – Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tersebut dapat menghasilkan solusi yang dapat dipergunakan sebagai koreksi  kebijakan kemaritiman.