Batu, SeputarMalang.Com  –  Strategi pengembangan destinasi wisata oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dikenal dengan 3A, atraksi, akses dan amenitas. Strategi  3A disosialisasikan Kementerian yang dipimpin oleh DR.Ir. Arief Yahya, M.Sc pada postingan IG Kemenpar pada 7 hari lalu (1/07/2019). Strategi atraksi bisa mengeksplorasi keindahan alam, kekayaan budaya dan wahana-wahana buatan yang menarik. Terkait, akses. Adalah peningkatan dan perawatan infrastruktur transprotasi dan informasi. Sedangkan yang berkaitan dengan amenitas adalah peningkatan sarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas investasi yang mendukung keberadaan destinasi wisata. KWB Terus Berbenah Kota Wisata Batu (KWB) terus berbenah dengan strategi 3A tersebut, terutama terus eksplorasi keindahan alamnya., salah satun diantaranya adalah mengenalkan destinasi wisata alam Coban Lanang, yang terus dipromosikan dalam setahun terakhir. Berbeda dengan umumnya lokasi coban (air terjun) yang biasanya berada di tengah hutan atau jauh dari akses jalan raya, Coban Lanang terletak di jalan Bromo Dusun Ngujung Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ini justru berada di tengah kota. Jarak antara jalan raya menuju coban pun cukup dekat, yakni hanya sekitar 1 kilometer. Jalannya pun bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi. Terkait penamaan “lanang” Nuryasin (55 tahun) mengatakan dikarenakan coban berasal dari aliran sungai kali lanang. Tim SeputarMalang.Com ketika menemui Nuryasin selaku pengelola pada Sabtu (29/06/2019) menambahkan bahwa diantara beberapa coban yang ada di Malang Raya, Coban Lanang merupakan satu-satunya coban yang terletak paling dekat dengan kota,tidak lebih dari 3 km dari pusat kota (alun-alun) KWB. “Akses jalan menuju coban lanang tidak lebih dari 500 m dari area parkir, tapi jangan khawatir, di sepanjang perjalanan, wisatawan bisa menikmati pemandangan sembari mendengar sahdunya suara gemericik air dari kali lanang,” ungkap Nuryasin, yang akrab dipanggil Mbah. Mitos Coban Lanang Terkait dengan mitos Coban Lanang, Mbah menceritakan bahwa mitos masyarakat setempat orang yang sudah berumah tangga namun belum dikaruniai keturunan dengan mandi dan atau cuci muka di aliran sungai coban lanang, biidznillah akan mendapatkan keturunan. Masih menurut cerita Mbah, di dekat air terjun ada sumber di sebelah kanan coban muncul sumber mata air yang tidak lazim seperti sumber mata air pada umumnya, karena kedapatan air yang nyumber dari retakan batu besar yg ada di tebing. Air ini yang diyakini sebagai mitos masyarakat berkhasiat untuk enteng jodoh. “ Yaa sekali lagi ini mitos, yang tentunya dengan ijin Allah tentunya.” Pungkas Mbah. Wow…Awesome buat kamu, iya kamu. Kamu yang jomblo! Memorable Experience Terlepas dari mitos-mitos yang melekat pada destinasi wisata ini, pihak pengelola Coban Lanang secara serius menciptakan situasi dan kondisi memorable experience bagi para pengunjung, itu kesan pertama yang dialami tim SeputarMalang.Com ketika mengunjungi destinasi wisata alam baru di KWB ini. Akses menuju Coban Lanang dari jalan raya, merupakan pengalaman tersendiri. Pengunjung mulai masuk jalan desa akan disuguhi pemandangan yang indah,diantaranya kebun bunga mawar, strawberi, aneka sayur organik, kandang sapi dan keelokan gunung panderman. Jikalau pengunjung masuk pada malam hari akan mendapatkan pengalaman tersendiri dengan keindahan gemerlap lampu-lampu KWB di malam hari. Fakhruddin, pengunjung berasal dari Jombang yang hobby motor trail ini benar-benar merasakan sensasi suasana pedesaan ketika menuju lokasi Coban Lanang. “Kebetulan kami memang berangkat malam dan sekalian camping, suasana pedesaan masih kental walau lokasi masih dekat dekat kota, dan tak terlupakan tentunya adalah view KWB nampak jelas dengan indahnya gemerlap lampu kota,” ungkapnya. Masih menurut pria yang berprofesi sebagai dosen ini adalah lokasi camping ground yang bersih, tersedianya elektrasi listrik memudahkan untuk nge-charge gadget, emergy lamp dan yang paling disuka adalah sinyal handpone yang kuat. ”Kondisi lokasi camping ground cocok untuk camping keluarga karena ketersediaan elektrasi listrik dan sinyal handphone yang kuat, gemericik air sahdu membuat suasana hati menjadi fresh, disamping tersedianya tolilet yang bersih.” Pungkas Uddin, sapaan akrabnya. Akses jalan dari pintu masuk menuju lokasi coban juga terbilang mudah. Pengelola wisata telah membuat jembatan bambu sedemikian rupa untuk mempermudah jalannya para pengunjung. Setelah itu, wisatawan akan dihadapkan dengan jalan setapak dan berundak. Perjalanan itu pun akan terbayar ketika pengunjung mencapai lokasi Coban Lanang. Derasnya aliran air terjun coban setinggi sekitar 15 meter itu pun akan menghilangkan rasa lelah usai berjalan. Bagi siapapun yang duduk di dekat air terjun itu pun akan merasakan kesejukan nuansa alami. Seketika, hiruk pikuk perkotaan akan hilang. Bagi yang doyan selfie, di sekitar air terjun, juga terdapat beberapa jembatan bambu yang sengaja dibuat oleh pengelola untuk spot selfie. Sepanjang akses perjalanan pun sangat cocok untuk selfi dan instagramble. Selain sebagai wisata alam, pengelola juga memanjakan pengunjung, dengan konsep memadukan wisata alama dan wisata kuliner. Aneka makanan dan minuman, ada rujak es cream,rujak cingur, tahu telur, nasi empok, urap-urap dan masakan ala pedesaan lainnya tersedia di dekat pintu masuk yang terdapat belasan gazebo untuk menikmat menu-menu tersebut. Bagi umak penikmat kopi tersedia beraneka ragam kopi dari beberapa daerah,ada kopi robusta, arabica, liberica dan kopi lanang, minuman non kopi juga tersedia. Menikmati minuman kopi dan non kopi yang hangat, didukung dengan suasana yg alami dan sejuk, sungguh pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung, benar-benar memorable experience. Untuk event rombongan, semisal gathering dan sejenisnya. Pengelola juga menyiapkan hall yang bernuansa “ndeso” yang berkapasitas 150 orang dengan konsep arsitektur tradisonal dan terbuka. Sabar, pengunjung dari Surabaya kepada tim SeputarMalang.Com menceritakan bahwa ketika awal memasuki akses coban, nuansa kandang sapi milik warga membawanya suasan pedesaan yang asri dan terapi untuk pikiran menjadi menjauhkan sementara hiruk-pikuk perkotaan. “Terkait, amenitas. semoga infrastruktur akses untuk diperbaiki dan ditingkatkan, beberapa sampah yang masih nampak di daerah aliran sungai (DAS) perlu ada penaganan khusus. Mungkin bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar DAS, himbauan menjaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai,” saran pria Dosen ITS yang juga pakar branding destinasi wisata ini.


Kabupaten Malang, SeputarMalang.Com  –  Bagaimana wajah desa di Kabupaten Malang saat ini, kondisi infrastrukturnya, kondisi ekonomi, ekologi dan dinamika sosialnya? Lantas, bagaimana kualitas sumberdaya manusianya, bagaimana fasilitas dan layanan publik di desa, apakah realitas kehidupan desa di Kabpupaten Malang masih sangat miskin dan memprihatinkan, apakah kekayaan sumberdaya alam desa di Kabupaten Malang hanya dijadikan lahan eksploitasi pemilik modal, apakah desa di Kabupaten Malang hanya dijadikan alas kaki untuk mengakumulasi kekuasaan bagi elite politik dan birokarasi? Begitu banyak pertanyaan kritis yang bisa kita ajukan, jika kita mencermati wajah dan kondisi desa di Kabupaten Malang saat ini. Tentu saja, apa yang terjadi saat ini, tidak dapat dilepaskan dari proses panjang yang telah berlangsung selama lebih dari lima dasa warsa (50 tahun) ke belakang. Mengapa kita harus melihat/ menoleh sampai kurun waktu selama lima dasa warsa ke belakang? Karena selama kurun waktu lima dasa warsa itulah, telah terjadi proses pembentukan (baca: eksploitasi) yang sangat masif dan intensif, yang pada akhirnya membentuk kondisi desa di Kabupaten Malang saat ini. Selama kurun waktu lima dasa warsa ke belakang, proses eksploitasi yang berlangsung digerakkan oleh mesin-mesin industrial dan cengkraman kaum kapital, dalam skala yang besar, masif dan lahan yang luas. Seluruh sumber-sumber kekayaan alam di desa, dieksploitasi habis-habisan dengan atas nama “Program Pembangunan”. Program-program pembangunan yang digerojokkan ke desa, hanya berorientasi pada asas ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi (kapitalisme). Hajat hidup dan kesejahteraan orang desa (petani, peternak, buruh, dan pekerja), hanya dijadikan jargon dan slogan pepesan kosong. Pemberdayaan masyarakat desa, hanya berorientasi untuk meningkatkan kapasitas eksploitasi sumber-sumber kekayaan desa. Yang melayani kepentingan akumulasi kapitalisme. Rakyat desa telah mencatat dengan sangat jelas, bahwa paska peralihan kekuasaan tahun 1965, telah terjadi “penjarahan legal” atas hak-hak tanah dan sumberdaya desa. Atas nama “Program Pembangunan”, lahan rakyat diambil paksa, sumberdaya alam dieksploitasi, tanpa memberikan manfaat langsung pada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat desa. Di atas tanahnya sendiri, rakyat desa justru menjadi buruh dan pekerja kasar. Bahkan, tidak sedikit rakyat desa yang harus dipaksa terusir dari tanahnya sendiri. Para pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadikan desa hanya sebagai obyek proyek-proyek program pembangunan. Segala sesuatu tentang proyek-proyek program pembangunan, yang mengeksploitasi desa, dibuat dengan pendekatan legal-formal. Seolah-olah, segala tindakan eksploitasi desa, selalu berpayung hukum dan punya landasan legal-formal. Rakyat desa semakin terpinggirkan. Diabaikan. Bahkan, rakyat desa dapat dengan mudah diusir dari lahan atau tanah leluhurnya yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam kondisi penuh tekanan dan eksploitasi tersebut, tentu saja rakyat desa tidak punya banyak pilihan hidup. Memang, ada sebagian yang berusaha melawan. Tetapi pada akhirnya, segala bentuk perlawanan rakyat desa, kandas dan membentur batu karang. Bahkan, ada juga yang dijebloskan ke penjara dengan tuduhan “Melawan Negara!”. Sebagian besar yang lainnya, memilih untuk keluar dari desa, bertransmigrasi atau urbanisasi mengadu nasib di kota-kota besar. Dan pada akhirnya, mereka kemudian menjadi tenaga kerja murah dan kasar. Menjadi buruh dari industri-industri, atau terlempar ke dalam sektor informal di kota-kota besar. Yang juga bernasib sial, karena sewaktu-waktu bisa didepak atau terusir lagi. Bahkan, ada juga yang terjebur ke dalam jurang kriminalitas. Endingnya sama: Nestapa dan Derita! Pada desa-desa yang dikepung oleh proyek-proyek eksploitasi, pasti terjadi proses marjinalisasi. Baik dalam lapangan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Celakanya, para penguasa memperhitungkan desa hanya sebagai basis kekuatan politis dan sumber tenaga kerja murah. Maka, rakyat desa semakin terkepung dengan berbagai program-program pembangunan (baca: eksploitasi), yang tujuan utamanya hanya untuk kooptasi dan hegemoni. Dan jika ada aktor-aktor lokal desa yang terlihat sudah mempunyai basis perlawanan, maka dengan segera pasti dipangkas habis. Digantikan dengan lakon-lakon lokal yang hanya menjadi boneka atau kepanjangan tangan dari para penguasa. Potensi kemandirian tata kelola pemerintahan desa (local-self government), sedini mungkin harus dipadamkan, dan diatur dengan sistem local-state government. Yang pada intinya, sistem eksploitasi, kooptasi dan hegemoni, harus dilanggengkan. Selama lima dasa warsa ke belakang, situasi dan posisi desa tidak berusaha untuk ditransformasikan. Desa hanya dijadikan “lahan basah” untuk mengeruk anggaran dengan berbagai program-program pembangunan, yang sama sekali bukan untuk memperkuat kemandirian desa. Berbagai departemen dan kedinasan, berlomba-lomba menawarkan program-program pembangunan yang mengeksploitasi desa. Program-program pembangunan itu saling tumpang tindih dan terpisah satu sama lain. Tidak terkonsolidasi. Bahkan, tidak jarang yang saling sikut atau saling menegasikan. Padahal, aliran dana yang digunakan tidaklah sedikit. Dan sumberdaya desa semakin tereksploitasi habis, atau bertambah rusak. Semuanya seolah-olah menguap lenyap tanpa bekas. Sementara itu, sampai saat ini kondisi kemiskinan dan sumberdaya desa semakin memprihatinkan. Apakah kita akan terus kembali kepada pola-pola lama? Apakah kita akan membiarkan kondisi kemiskinan dan sumberdaya alam desa di Kabupaten Malang semakin memprihatinkan? Apakah tidak ada upaya-upaya perlawanan yang lebih masif dan preventif? Suatu tindakan perlawanan yang lebih masif dan preventif, hanya bisa dijalankan apabila rakyat desa mengambil bagian secara aktif-progresif. Masalahnya, massa rakyat desa sudah terlanjur terpenjara oleh perjuangan hidup harian. Sehingga, sangat sulit untuk membangun inisiatif dan kesadaran untuk berpartisipasi aktif. Membebaskan rakyat desa dari jerat kemiskinan, tentulah harus dimulai dari kepekaan atas apa yang sesungguhnya menjadi hambatan dan tantangan bagi hajat hidup rakyat desa. Melihat dan merasakan kondisi riil di lapangan. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam tata kelola kerja-kerja Pembaruan Kabupaten Malang. Dan ini adalah kerja-kerja politik yang ideologis. Pembaruan Kabupaten Malang, mendorong arus utama kebijakan-kebijakan yang lebih peka pada kesulitan hidup rakyat desa. Kerja-kerja utamanya adalah membangun kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup rakyat desa. Perluasan akses rakyat dan perbaikan kualitas hidup rakyat desa, akan menjadi fondasi pokok dari Pembaruan Kabupaten Malang. Jika semuanya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan kebajikan, yang berfokus pada pengabdian untuk perbaikan kualitas hidup rakyat desa di Kabupaten Malang, adakah tempat bagi pesimisme di masa depan? Itulah hakikat dari Pembaruan Kabupaten Malang. Dan secara nyata, semuanya itu harus dimulai dari desa! Ayo obah kabeh! Wani! — Ditulis Oleh: Wahyu Eko Setiawan – Bakal Calon Bupati Malang 2020-2025 Dari Jalur Perseorangan (Independen)


Kabupaten Malang, SeputarMalang.Com  –  Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang dan ratusan anak muda Malang Selatan sukseskan acara Malang Road to Campus Diplomat Success Challenge (DSC) di Aula KH.Moch. Said Unira Malang, Selasa (9/7/2019). DSC tahun ini telah memasuki tahun ke-10. Salah satu programnya adalah DSC Road to Campus. Tahun ini, DSC Road to campus di selenggarakan di Sumatra, Jawa dan Bali. Di Jawa Timur, ada 2 kota yang menjadi sasaran, yaitu:  Surabaya dan Malang. Di Malang, DSC Road to Campus diselenggarakan di Unira Malang, Unisma dan Politeknik Negeri Malang.   Event Manager DSC East Region, Ryan menyampaikan bahwa DSC Road to Campus di Malang  khususnya di kampus Khayra Ummah ini memang bertujuan untuk menyentuh anak-anak muda di Malang Selatan yang selama ini belum masuk ke radar isu-isu nasional. Anak-anak muda Malang Selatan sebenarnya memiliki potensi yang bagus. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan akses informasi dan peluang yang memadai sehingga  belum terfasiltasi dengan baik. Unira Malang sebagai satu-satunya universitas di Malang Selatan dalam hal ini menjadi salah satu lokomotif perubahan sosial ekonomi di Malang Selatan. Oleh karena itu, Diplomat Foundation sebagai penyelenggara DSC akan lebih serius dalam menggarap potensi anak-anak muda Malang Selatan ini agar kelak lahir para wirausahawan muda dari Malang Selatan yang sukses dan membantu membangun Malang Selatan. Pelaksanaan DSC di Unira Malang ini digawangi oleh para mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Istiqomah, ketua pelaksana, mengatakan bahwa hampir 200 anak muda Malang Selatan mendaftar untuk mengikuti kegiatan ini. Mereka diharapkan akan membangun bisnis rintisan (start-up) melalui program DSC yang menyediakan hibah total senilai 2 milyar rupiah. Istiqomah dan para mahasiswa Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah sendiri juga adalah anak-anak muda lokal yang memiliki potensi bagus. Pada kesempatan yang sama, Qonita selaku Lead Speaker pada DSC kali ini, mengatakan bahwa para mahasiswa Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah yang menjadi panitia pelaksana kegiatan ini menjadi contoh bagaimana profil anak-anak muda Malang Selatan. “Mereka bekerja dengan profesional, cekatan, dan memiliki karakter problem solver. Mudah-mudahan, kelak kami akan bisa bekerjasama lagi dengan anak-anak muda seperti mereka. Mereka hebat!” begitu pujinya. Sementara itu, Hasan Abadi Rektor Unira Malang menambahkan bahwa virus-virus entrepreneur terus ditumbuh-kembangkan di kampusnya, dan ini sesuai dengan KKNI bahwa semua mahasiswanya wajib mengambil mata kuliah kewirausahaan. “Semangat entrepreneurly mahasiswa diharapkan mengembangkan ide kreatif dari kekuatan potensi desa, semangat tersebut adalah DNA anak muda Malang Selatan yang harus terus digali,” pungkas Hasan.


Kabupaten Malang, SeputarMalang.Com  –  Jika kita membaca dan mengkaji Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, khususnya pada BAB IV, perihal Penataan Daerah (Pemekaran Daerah), maka Singosari bersama 6 kecamatan di sekitarnya (Lawang, Karangploso, Pakis, Jabung, Tumpang dan Poncokusumo), sudah sangat layak dan memenuhi syarat untuk bisa menjadi Kota Mandiri (Otonomi). Bukan menjadi daerah kabupaten baru. Tujuh Kecamatan yang terdiri dari: Singosari, Lawang, Karangploso, Pakis, Jabung, Tumpang dan Poncokusumo, sudah sangat layak untuk menjadi sebuah Kota Mandiri (Otonomi) atau Daerah Otonomi Baru (DOB). Karena persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 34, sudah bisa dipenuhi pada kenyataannya di lapangan. Jika digabungkan 7 kecamatan menjadi satu daerah baru kota mandiri, menurut data dari buku “Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) Tahun 2018”, maka Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut akan mempunyai total luas wilayah seluas 610.07 KM Persegi. Luasnya mencapai hampir 6 kali dari luas Kota Malang saat ini. Jumlah penduduk daerah baru ini, menurut data dari buku “Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA) Tahun 2018”, akan mencapai sebanyak lebih dari 783.235 jiwa. Hampir 4 kali lebih banyak daripada penduduk Kota Batu saat ini. Persyaratan dasar kapasitas daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal 34, yang meliputi: Geografi, Demografi, Keamanan, Sosial Politik, Adat, Tradisi, Potensi Ekonomi, Keuangan Daerah, dan Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan, bisa dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, bisa dibuktikan secara riil bahwa 7 kecamatan tersebut, memang benar-benar sudah sangat layak untuk bisa menjadi sebuah daerah Kota Mandiri (Otonomi). Bahkan jika kita lihat dari infrastrukturnya saat ini, maka daerah baru tersebut sudah sangat mapan pembangunan infrastrukturnya. Jika bisa menjadi satu Daerah Otonomi Baru (DOB), maka nantinya Kota Mandiri tersebut sudah mempunyai bandara udara tersendiri (Bandara Udara Abdulrahman Saleh), di kecamatan Pakis. Pelaksanaan pemekaran 7 kecamatan tersebut menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) atau Kota Mandiri, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 31, adalah ditujukan untuk: (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; (e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan (f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Apabila 7 kecamatan tersebut bisa menjadi satu daerah Kota Mandiri, maka pertanyaan selanjutnya adalah dimana sebaiknya letak ibukota daerah pemerintahannya? Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini, serta memperhitungkan visi perkembangan pembangunan pada masa depannya, maka sebaiknya ibukota pemerintahaan dari daerah Kota Mandiri baru tersebut, sebaiknya adalah ditempatkan di daerah kecamatan Jabung. Kenapa tidak di daerah kecamatan Singosari atau Lawang? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Singosari telah diproyeksikan dan dibangun menjadi suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Yang diperkirakan pada 5 tahun ke depan, pembangunan daerahnya akan sangat masif dan ekspansif mempengaruhi daerah-daerah di sekitarnya. Jika ibukota pemerintahan daerah Kota Mandiri ini ditempatkan di Singosari, maka pembangunan daerahnya akan terpusat di wilayah Singosari saja. Tidak merata. Singosari akan menjadi epicentrum. Maka, pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) baru ini tidak akan merata dan seimbang. Ini akan menjadi rentetan masalah-masalah besar di kemudian hari. Jika ibukota pemerintahan ditempatkan di kecamatan Jabung, maka diharapkan daerah Kota Mandiri yang baru berdiri ini, nantinya bisa mempunyai dua pusat (epicentrum) pembangunan yang mampu menjadi daya dorong kemajuan yang sangat pesat. Daerah Singosari akan menjadi sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menggelora. Sedangkan daerah Jabung akan menjadi pusat pemerintahan yang mempunyai keunikan dan karakteristik tersendiri. Perpaduan inilah yang nantinya diharapkan menjadi Karakter dan Jati Diri yang sangat kuat dari keberadaan daerah Kota Mandiri yang baru berdiri ini. Serta segala upaya pembangunan daerah, bisa dilakukan secara merata dan hidup bergerak bersama. Percepatan laju pembangunannya akan sangat siginifikan pada masa depan. Sebenarnya, wacana upaya pemekaran daerah baru di Kabupaten Malang ini, sudah ada sejak tahun 2012. Namun entah kenapa wacana ini timbul tenggelam sampai saat ini. Memang tidak mudah untuk bisa mewujudkan upaya pemekaran daerah saat ini. Apalagi jika mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 saat ini, setidaknya dibutuhkan waktu antara 5 – 8 tahun untuk bisa merealisasikannya. Yang jelas, sangat dibutuhkan good will, political will dan keberanian dari Kepala Daerah (Bupati) Malang. Serta dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Malang. Khususnya dari DPRD Kabupaten Malang. Tentunya dengan dukungan penuh dari seluruh warga Kabupaten Malang. Khususnya dari warga yang berasal dari 7 kecamatan tersebut. Seperti petuah dari tetua terdahulu, “tidak ada tujuan yang terlalu tinggi untuk bisa dicapai, selama ada niat yang kuat dan tekad yang teguh untuk bergerak mengambil langkah. Cita-cita dan tujuan yang mulia, pada akhirnya pasti menemukan jalannya sendiri untuk bisa diwujudkan.” Jika anda yang sudah membaca tulisan ini setuju dengan pemikiran dan gagasan di atas, maka anda bisa membantu menyebar luaskannya. Sebarkan tulisan ini seluas-luasnya kepada siapa saja. Semoga, kelak pemikiran dan gagasan kita bersama ini, bisa terwujud segera. Demi untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semuanya. Amin. Ditulis oleh: Wahyu Eko Setiawan, Calon Bupati Malang Tahun 2020-2025 Dari Jalur Perseorangan (Independen)


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berkomitmen untuk segera merealisaikan program yang diusungnya menjadi Gubernur Jatim, setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019 lalu. Bersama Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Khofifah segera menjalankan sembilan program yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya. “Saya bersama Mas Emil adalah warga Jawa Timur yang siap melayani semuanya. Untuk itu program Nawa Bhakti Satya yang terdiri dari sembilan program akan dibaktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim,” katanya saat menyampaikan Pidato Kerakyatan di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (14/2/2019). Dihadapan masyarakat Jawa Timur, Khofifah menyampaikan, bahwa program Nawa Bhakti Satya akan diringkas menjadi ‘CETAR’, merupakan singkatan dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif. “Cepat disini berarti ketika ada masalah pada rakyat, maka seluruh ASN, serta jajaran dinas yang ada di Pemprov Jatim harus cepat memberikan layanan. Kemudian efektif berarti penyelenggaraan pemerintahan di Jatim harus efektif dan efisien sehingga  tidak ada pemborosan dan penyalahgunaan uang negara,” jelasnya. Selanjutnya, tanggap berarti seluruh ASN di jajaran Pemprov Jatim harus tanggap terhadap kebutuhan rakyat. Kemudian transparan berarti segala bentuk pengeluaran anggaran Pemprov Jatim harus disampaikan kepada masyarakat secara rinci, baik jumlah maupun kegunaannya. Sedangkan responsif yakni seluruh jajaran Pemprov Jatim harus memberikan respon cepat untuk percepatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Kami ingin para petani, nelayan, guru-guru, gojek, dan masyarakat semua mulia hidupnya, mulia keluarganya,” katanya. Menurutnya, sesuai tagline pasangan Khofifah-Emil yakni Kerja Bersama untuk Jatim Sejahtera, bahwa membangun Jatim tidak cukup hanya dari satu pihak. Namun dibutuhkan kerjasama dari pihak lain, seperti Forkopimda, serta TNI/Polri. “Saya dan mas Emil setuju bahwa kita semua adalah sedulur dan punya tugas memakmurkan rakyat Jatim. Saya dan mas Emil mohon doa, support dan kerjasama panjenengan semua,” katanya. Terkait pemilihan tempat di Tugu Pahlawan, menurutnya ini menjadi simbol bahwa Khofifah-Emil siap berjuang bersama seluruh rakyat Jatim. “Kata Gus Dur siapa yang hidup harus berjuang. Kemerdekaan tidak gratis. Kepada semua yang membangun negeri ini, kita punya tugas melanjutkan perjuangan para pahlawan. Apalagi sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa kami berdua harus segera tancap gas,” katanya. Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ibu Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti), yang dengan besar hati datang ke rumahnya untuk menyampaikan selamat. “Kami sudah izin program yang dirumuskan Gus Ipul dan Mbak Puti untuk kami akomodir sebagai program membangun Jatim lima tahun ke depan,” katanya yang langsung mengajak seluruh hadirin menyanyikan bersama lagu Kabeh Sedulur Kabeh Makmur yang menjadi tagline pasangan Gus Ipul dan Mbak Puti. Khofifah juga menyampaikan terimakasihnya kepada masyarakat Jatim yang telah melakukan proses demokrasi pada pilgub lalu secara damai. “Terimakasih juga disampaikan kepada partai pengusung, seluruh relawan, alim ulama, jajaran pesantren, serta seluruh pihak yang menjaga politik Jatim kondusif,” ucapnya. Khofifah juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jatim agar menjadi percontohan bahwa partisipasi politik tetap berjalan baik, masyarakatnya guyub rukun dan memiliki rasa persaudaraan dan persatuan. “Semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik dalam membangun Jatim ke depan,” katanya. Sementara itu, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pihak untuk terus bergerak. Menurutnya pembangunan di Jatim tidak berhenti di satu titik saja, tapi harus terus bergerak, sehingga tantangan zaman yang ada harus dijawab oleh orang di zamannya sendiri. Menurutnya, pergerakan tidak cukup dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun saja, tapi harus menjadi pergerakan satu abad. Untuk itu, ia yakin Ibu Khofifah bukan hanya pemimpin untuk hari ini saja, tapi juga untuk waktu-waktu ke depan dan bukan hanya Jatim tapi juga Indonesia. “Saya yakin Ibu Khofifah mampu menjadi nahkoda membawa provinsi ini menuju kemajuan yang kita idam-idamkan,” katanya. Dalam kesempatan ini, ia juga berterimakasih karena telah dipilih menjadi wakil generasi muda. Untuk itu ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat agar kepemimpinan Ibu Khofifah mencapai kemajuan yang dicita-citakan. “Saya yakin dan optimis ini akan menjadi babak baru bagi Jatim bersama Ibu Khofifah. Semoga Jatim lebih sejahtera,” pungkasnya.


Jakarta, SeputarMalang.Com  –  Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2/2019). Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2/P Tahun 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2019. Selanjutnya Presiden Jokowi membacakan sumpah jabatan yang kemudian diucapkan ulang oleh Gubernur dan Wagub (Khofifah-Emil) Jatim. Presiden Jokowi menanyakan kesedian mereka bertiga sebelum diambil sumpah. “Terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah suadara-saudara, bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam?,” ungkapya dan dijawab. “Bersedia,” ujar Khofifah dan Emil kompak. Selanjutnya, Presiden Jokowi kemudian meminta Gubernur dan Wagub Jatim serta Gubernur Jambi mengikuti dan mengulangi sumpah jabatan mereka. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat nusa dan bangsa,” kata Presiden Jokowi yang diikuti mereka bertiga. Selepas pembacaan sumpah, Khofifah, Emil, dan Fachrori menandatangani berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Setelah itu, Presiden Jokowi beserta para tamu undangan memberikan selamat kepada para gubernur dan wagub yang baru resmi menjabat. Turut hadir dalam pelantikan, antara lain Gubernur Jatim Masa Jabatan 2009-2019 yang akrab disapa Pakde Karwo beserta istri, para Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Mahkamah Agung Hatta Ali, Jaksa Agung M. Prasetyo, Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta Bupati/ Walikota se-Jatim. Sementara itu, Gubernur Jatim Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si usai dilantik menyampaikan, salah satu program utamanya selama 99 hari ke depan yakni mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Jatim. Hal ini penting dilakukan karena besarnya ketimpangan di pedesaan dan perkotaan. “Akan menjadi PR besar saya bersama Mas Emil (Wagub Jatim)  untuk bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan di Jatim,” terang Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim Khofifah menambahkan, kemiskinan menjadi sangat akut di pedesaan sebab adanya beban lansia yang berumur 70 tahun keatas di keluarga miskin. Karenanya, pihaknya akan menggagas program keluarga harapan (PKH) plus. “Ada sekitar 50 ribu PKH Plus yang sudah kami rencanakan, dan masuk dalam program  99 hari kedepan,” terangnya. Program utama lain dalam 99 hari ke depan, yaitu memaksimalkan verifikasi produk-produk yang diciptakan oleh pesantren modern yang sudah memiliki SMK. Hal ini penting, karena berdasarkan data yang ada banyak produk dari SMK di pondok pesantren yang kemasannya kurang baik, ataupun kurang higinis. “Kegiatan ini juga akan segera kita lakukan, karena banyak pihak yang sudah ingin menjadi partnertship,” tukas Khofifah yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Selain itu, ada program yang diuar APBD atau non APBD melalui valunter serta CSR dari perusahaan atau pihak swasta. Dicontohkan terkait program pembersihan Sungai Brantas dari diapers bayi. Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak tapi harus semua aspek ikut terlibat.”Dengan terlibatnya semua pihak maka harapannya program ini bisa sukses, dan masyarakat tidak lagi membuang diapers bayi ke sungai,” harapnya. Terkait kasus korupsi, Khofifah berkomitmen untuk membuat penguatan di hulunya. Nantinya, harus ada pemahaman di kalangan bupati/ walikota serta seluruh ASN di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kami ingin penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerjanya dan tidak berjalan pada area  grey atau multitafsir,” tegas Khofifah. Lebih lanjut disampaikan, pada 99 hari programnya bersama Emil Elsitianto Dardak Wagub Jatim tidak semua program bersumber dari RAPBD namun ada juga yang  non APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen. “Kami minta doa pada seluruh warga masyarakat khususnya Jatim, dan mari kita terus merajut kebersamaan, persatuan sehingga bisa membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan,” pungkas Khofifah. Selamat bekerja untuk janji-janji saat kampanye, Jatim Makmur!


Kabupaten Pasuruan, SeputarMalang.Com  –  Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan konsep Reduce, Reuse dan Recycle (3R) Glamors Desa Glagahsari Kabupaten Pasuruan, Senin (26/11/2018) pagi diresmikan Drs. Saifullah Yusuf  Wakil Gubernur Jatim. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim. Gus Ipul menjelaskan bahwa TPS ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di Pasuruan khususnya di Desa Glagahsari yang berpenduduk sekitar 7.000 jiwa. Sebab untuk mengurangi sampah bisa dimulai dari hal kecil seperti dibangunnya TPS ini. “Ini sekaligus menjawab keprihatinan terhadap permasalahan sampah. Apalagi baru-baru ini kita mendengar ada Ikan Paus di Wakatobi yang mati dengan perutnya ditemukan sampah sebanyak 5,9 kg,” kata Gus Ipul. Karena itu, Gus Ipul berharap agar setiap desa mempunyai tempat pengelolaan sampah seperti ini. Sehingga bisa mewariskan untuk generasi yang akan datang. Selain itu, peresmian TPS 3R ini diharapkan dapat mendukung Kabupaten Pasuruan menuju Indonesia Bebas Sampah 2025. “Kalau masalah sampah bisa diatasi, artinya kita memberikan peninggalan yang baik untuk generasi masa depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh dan inspirasi desa lainnya,” tegas Gus Ipul. Sementara itu, KH. Mujib Imron Wakil Bupati Pasuruan mengatakan bahwa masalah sampah adalah masalah yang paling populer untuk dibahas. Untuk mengatasinya, Kabupaten Pasuruan berusaha sekuat tenaga menjaga kualitas lingkungan, salah satu langkahnya dengan mengurangi sampah.   Dijelaskan, Pemkab Pasuruan melalui APBD Tahun Anggaran 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melakukan pengadaan bank sampah induk serta sarana dan prasarana (sapras) nya. Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim melalui Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim memberikan bantuan berupa dua tempat sampah terpilah kepada Kepala Desa Glagahsari. TPS 3R Glamors (Glagahsari Makmur Ora Ruwet Sampah) ini berbasis masyarakat yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) Desa Glagahsari dan difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jatim.


Sidoarjo, SeputarMalang.Com  –  Setelah melakukan kunjungan ke Lamongan, Presiden RI, Joko Widodo didampingi Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo membuka Muktamar XXI Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bertemakan Meneguhkan Karya Nyata, Mendorong Generasi Berkemajuan” di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Senin(19/11/2018). Dalam sambutannya, Jokowi Presiden RI menekankan, ditengah derasnya arus informasi melalui internet khususnya media sosial (medsos), masyarakat Indonesia tidak boleh kehilangan karakter keindonesiaan dan keislaman. Alasannyakarena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga memiliki kebhinekaan kurang lebih ada sekitar 715 suku. Dijelaskan, dunia internet memiliki banyak manfaatnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Dari internet, anak muda bisa mengetahui berbagai macam informasi dari belahan dunia. Banyak hal yang bisa dipelajari melalui internet. Akan tetapi,  ada sisi negatifnya, diantaranya banyak berita Hoax,  ujaran kebencian, dan ajaran yang menyesatkan. ” Oleh sebab itu,  perubahan penyampaian informasi yang sangat cepat seperti itu, wajib diwaspadai. Salah satunya dengan mengedepankan karakter keindonesiaan dan keislaman agar  kondisi Indonesia yang nyaman , aman dan tentram bisa terus terjaga ,” ungkap Jokowi. Jokowi mengajak para anggota IPM untuk ambil bagian dalam rangka memelihara, merawat, dan menjaga persatuan Infonesia. Selain itu juga menjaga rasa persaudaraan dan kerukunan. “Indonesia dianugerahi Allah dengan keaneragaman yang wajib dijaga. Hal tersebut menjadi aset terbesar kita,”jelas Jokowi. Diakhir sambutan, Presiden RI optimis ditengah persaingan yang semakin ketat, anak muda Indonesia bisa menjadi pemenang. Keyakinan tersebut sangatlah beralasan melihat  SDM Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain di berbagai bidang. “Dengan diperkuat SDM IPM, Indonesia tidak perlu takut bersaing dengan negara lain,” tambahnya.


Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188/665/KPTS/013/2018, Dr. H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur, secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Jawa Timur untuk 2019 mendatang. Selain menetapkan UMK Tahun 2019, orang nomor satu di jajaran Pemprov. Jatim itu juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/666/KPTS/013/2018. Kedua keputusan tersebut ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2019. Aries Agung Paewai, S.STP, MM Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim mengatakan bahwa penetapan SK Gubernur Jatim tentang UMK 2019 tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Selain itu, pertimbangannya juga melihat upah realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jatim. “Disamping itu juga karena memperhatikan rekomendasi Bupati/ Walikota dan Dewan Pengupahan Prov. Jatim serta pertumbuhan ekonomi dan perkiraan inflasi Tahun 2018,” ujarnya di ruangannya di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110, Surabaya, Jumat (16/11/2018). Dari 38 kabupaten/ kota di Jatim, 16 kabupaten/ kota yang masuk dalam area ring I ditetapkan naik sesuai formula pusat sebesar 8,03 persen. Sedang 22 kabupaten/kota lainnya ditetapkan diatas 8,03 persen. “Penetapan tersebut diambil melalui diskresi Pak Gubernur agar tidak terjadi disparitas yang tinggi antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain,” terang Aries. Setelah melihat beberapa pertimbangan tersebut, sebut Aries Agung Paewai, Gubernur Jatim memutuskan besaran UMK di masing-masing kabupaten/kota di Jatim. Untuk Kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 3.871.052,61, Kabupaten Gresik (Rp. 3.867.874,40), Kabupaten Sidoarjo (Rp. 3.864.696,20), Kabupaten Pasuruan (Rp. 3.861.518,00), Kabupaten Mojokerto (Rp. 3.851.983,38), Kabupaten Malang (Rp. 2.781.564,24), Kota Malang (Rp. 2.668.420,18), Kota Batu (Rp. 2.575.616,61), Kabupaten Jombang (2.445.945,88), Kabupaten Tuban (Rp. 2.333.641,85), Kota Pasuruan (Rp. 2.575.616,61), Kabupaten Probolinggo (Rp. 2.306.944,93), Kabupaten Jember (Rp. 2.170.917,80), Kota Mojokerto (Rp. 2.263.665,07), Koto Probolinggo (Rp. 2.137.864,48), Kabupaten Banyuwangi (Rp. 2.132.779,35), Kabupaten Lamongan (Rp. 2.233.641,85), Kota Kediri (Rp. 1.899.294,78), Kabupaten Bojonegoro (Rp. 1.858.613,77), Kabupaten Kediri (1.850.986,07), Kabupaten Lumajang (Rp. 1.826.831,72), dan Kabupaten Tulungagung (Rp. 1.805.219,94). Sementara untuk Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Sumenep, Kota Madiun dan Kota Blitar ditetapkan sebesar Rp. 1.801.406,09. Lalu, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupayten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Magetan masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 1.763.267,65. Lebih lanjut Aries Agung Paewai menjelaskan, UMK Tahun 2019 tersebut ditetapkan dan hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Dan jika pengusaha tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. “Tapi bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMK, maka bisa mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK kepada Gubernur Jatim melalui Kepala Disnakertransduk Provinsi Jatim, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Aries. Sementara soal SK UMSK 2019, Aries menjelaskan, kalau keputusan tersebut ditetapkan hanya berlaku untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Jenisnya pun bervariatif sesuai jenis sektor dan sub sektor usahanya. Untuk Kota Surabaya, besarannya lebih tinggi dari UMK sebesar 7 – 9 persen. Lalu Kabupaten Sidoarjo lebih besar dari UMK sebesar 6 – 9 persen. “Sama halnya UMK, ketentuan yang dikeluarkan bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMSK, maka dilarang mengurangi dan menurunkan upah,” pungkas Aries.


Kediri, SeputarMalang.Com  –  Rapat Koordiinasi Pemeriksaan Terinci Kinerja Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP), diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Insumo Kediri Convention Centre (KCC), Jl. Urip Sumoharjo, Kota Kediri, Jumat (16/11/2018) pagi. Hadir dalam kesempatan ini, Dr. Ir. Heru Tjahyono, MM, H. Abdullah Abu Bakar, SE Walikota Kediri, perwakilan BPK Jatim, para pejabat struktural dari Kemendikbud RI, Dinas Pendidikan Jatim, Dinas Pendidikan Kota Kediri, para petinggi Bank BNI, BRI, para guru, serta siswa-siswi SMK dan SMA di Kota Kediri ini. Rita Amelia, S.E.,M.M Kepala Auditorat VI.B BPK RI dalam sambutannya mengatakan bahwa rakor ini merupakan salah satu upaya BPK RI dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk turut serta membantu, mendorong pemerintah, khususnya guna mencari solusi agar permasalahan-permasalahan pengelolaan dana PIP dapat segera teratasi. Lebih lanjut, Rita menyampaikan bahwa PIP merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan salah satu isi dari Pembukaan UUD 1945, tepatnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal 31 UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, lalu wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. “Dalam Ayat 3 Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,” lanjut Rita. Karena itu, guna mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai UUD 1945, pemerintah melaksanakan PIP. Sasarannya adalah wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan partisipasi pendidikan dengan target penurunan angka putu sekolah. “PIP adalah salah satu agenda prioritas pembangunan  melalui pendanaan pendidikan kepada peserta didik. Tahun 2015-2017, anggaran PIP sudah lebih dari Rp. 9 triliun,” ujar Rita. Dipilihnya Kota Kediri sebagai tempat PIP mendapat tanggapan positif dari H. Abdullah Abu Bakar, SE. Walikota Kediri, Menurut Abdullah, program ini akan menjadi booster untuk mempercepat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Saat ini IPM kita di angka 77,13 dan angka harapan sekolah mencapai 14,95” kata Abdullah. Hadirnya PIP di Kota Kediri juga dinilai sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri. “APBD yang kita susun saat ini memberi porsi 23% untuk pendidikan, dengan anggaran pendidikan yang tinggi dan PIP akan memperkuat investasi kita di Sumber Daya Manusia, sehingga daerah bisa lebih maju lagi di masa depan” imbuh Abdullah. Walikota Abdullah juga berharap pemerintah pusat terus meluncurkan program-program serupa guna mempercepat IPM di Indonesia. Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan oleh daerah karena saat ini negara kita sudah memasuki era globalisasi yang tanpa batas. “Saat ini persaingan kita bukan lagi dengan sesama daerah, tapi sudah bersaing dengan negara yang ratusan tahun lebih maju dari Indonesia” pungkas Abdullah. Rakor ini menghadirkan dua narasumber kompeten, yakni Anggota DPR RI, M. Sarmuji, S.E, M.Si, dan Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D.