Jatim Bakal Jadi Role Model Nasional Pelayanan Publik

Pakde Karwo dan Menpan RB Berdialog dengan Petugas Samsat Manyar Surabaya

Surabaya, SeputarMalang.Com  –  Jawa Timur akan dijadikan sebagai provinsi percontohan inovasi layanan publik atau role model nasional di bidang pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan langsung Asman Abnur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dihadapan Dr. H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur pada acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 di Pemprov Jatim dan Kabupaten/ Kota se Jatim di Kantor Dispenda Prov. Jatim, Surabaya, (2/8/2016).

Menpan RB yang juga politisi PKB ini menilai, banyak inovasi dan kreatifitas pelayanan publik dari Jatim yang telah menjadi inspirasi nasional, salah satunya yakni pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menggunakan teknologi dan sistem sehingga memudahkan masyarakat.

“Saya sangat kagum atas kinerja dari Pemprov Jatim serta kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Terlebih kepada Dinas Pendapatan yang memberikan layanan cepat kepada masyarakat seperti pembayaran PKB menggunakan teknologi,” tegas Asman.

Selain Pajak Kendaraan Bermotor, Menpan RB juga memuji inovasi layanan publik yang diberikan masyarakat oleh Pemkab Banyuwangi yang memberikan akta kelahiran kepada bayi yang baru dilahirkan. Tak hanya itu, layanan-layanan teknologi seperti penggunaan IT kepada desa yang bertujuan memudahkan akses pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara cepat dan akurat.

“Kita harapkan Jatim jadi role model nasional pelayanan publik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Semangat kerja tersebut patut diapresiasi, mengingat Jatim merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Mudah mudahan inovasi yang telah dilakukan di Jatim bisa menginspirasi nasional di bidang pelayanan publik,” ungkap Asman.

Mendapat apresiasi dari Menpan RB, Gubernur Soekarwo mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Saya kira beliau adalah menteri baru yang harus disupport dan di dukung. Beliau saat ini masih mempelajari program. Kunjungan ke Jatim dan di Samsat ini adalah salah satu cara untuk melihat bentuk empirik dari implementasi program di lapangan,” tuturnya.

Dalam paparannya, Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu tool atau alat untuk mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran. Kesemuanya itu, harus diimplementasikan pada setiap instansi pemrintah.

Pada saat ini, pola penanggaran yang semula menganut pola money follow function dirasa sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pola penganggaran menjadi money follow program.

“Pola ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian kinerja instansi pemerintah. Oleh karena, program yang menjadi prioritas diikuti serta didukung oleh penganggaran yang memadai. Terpenting yakni pengintergasian perencanaan kinerja dengan penganggaran yang ada,” tegas Pakde Karwo.

Akuntabilitas instansi pemerintah diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan ekonomi di daerah. Diharapkan pula, dengan semakin baiknya akuntabilitas instansi pemerintah, akan mampu mendorong percepatan dalam terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo mengusulkan kepada Menpan RB agar LPPD dan LAKIP menjadi satu model. Alasannya, bahwa Indikator Kinerja Gubernur kepada DPRD Prov Jatim dan bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota modelnya satu. Nantinya, bisa dimasukan standarisasi terhadap model tersebut.

“Dimanapun konsep pertanggung jawaban harus ada standartnya. Cara untuk menilai itulah dilakukan oleh Kemenpan RB. Jadi Menpan RB melakukan penilaian terhadap kinerja daerah. Sedangankan Mendagri dilaporkan sebagai atasan dari pemerintah daerah,” imbuh Pakde Karwo.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan, paparan oleh beberapa bupati dan walikota terkait akuntabilitas kinerja yang dilakukan di daerahnya. Adapun yang melakukan paparan diantaranya Bupati Banyuwangi dan Tulungagung. Sedangkan Walikota Malang juga memaparkan akuntabilitas Pemerintah Kota Malang.